KILASBANDUNGNEWS.COM – Kawasan Walini di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), bakal menjadi kawasan elite karena Pemkab Bandung Barat akan membangun sebuah kota baru bernama Kawasan Walini Raya (KWR).
Di KWR, yang disebut-sebut akan menjadi kota baru terbesar di dunia, akan dibangun taman rekreasi Disneyland seperti di California, Amerika Serikat.
Informasi adanya Disneyland ini sudah tersebar di jagat maya.
Adanya KWR juga nantinya akan terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini tengah dibangun di Kawasan Walini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB, Asep Wahyu, mengatakan, di Kawasan Walini Raya itu nantinya akan dibangun sarana olahraga (SOR), salah satunya stadion sepak bola megah bertaraf Internasional.
“Kawasan Walini Raya juga akan dilengkapi dengan fasilitas lain seperti production house. Nanti di sana masyarakat KBB bisa terlibat, seperti dalam pembuatan film,” ujar Asep Wahyu kepada Tribun Jabar saat ditemui di kantornya, Kamis (6/11/2019).
Selain itu, di KWR juga akan dibangun masjid terbesar di KBB, pondok pesantren, dan fasilitas publik yang lain, seperti tempat wisata baru.
Jika jadi bergabung, Disneyland Indonesia mungkin akan dibangun di lokasi wisata baru tersebut.
Dalam beberapa tulisan di media online, saat ini proses bergabungnya Disneyland masih dalam proses penjajakan.
Namun, saat disinggung tentang bakal adanya Disneyland di KWR, Asep mengaku belum mengetahui.
Ia mengatakan, untuk fasilitas KWR hanya akan dibangun sesuai dengan nota kesepahaman kerja sama dengan tiga perusahaan BUMN.
“Enggak tahu (ada rencana Disneyland berinvestasi). Untuk fasilitas KWR sejauh ini sesuai perjanjian kerja sama dan MoU,” katanya.
Untuk merealisasikan rencana pembangunan KWR ini, Pemkab Bandung Barat sudah menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, PT Wijaya Karya (Wika), dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Berdasarkan nota kesepahaman kerja sama itu, kata Asep, ketiga BUMN tersebut sepakat membangun dan menyediakan lahan kurang lebih 30 hektare untuk membangun stadion, sedangkan untuk masjid besar dan pesantren akan disediakan lahan seluas 5 hektare.
“Untuk pembangunan SOR termasuk stadion lokasinya di Panglejar, tepat di pinggir jalan raya. Untuk masjid dan pesantren ada di area Walini (perkebunan). Nanti bisa saja dilengkapi dengan pusat bisnis seperti hotel,” kata Asep Wahyu.
Tak hanya itu, sebagai penunjang KWR, ketiga BUMN juga akan membangun dan mengembangkan tiga ruas jalan, yakni ruas Jalan SPN Cisarua-Tugu Nanas sepanjang 21.900 meter, Jalan Cipada (Loseng)-Wadon sepanjang 10.700 meter, dan ruas Jalan Nanggeleng-Sirnaraja-Mandalamukti sepanjang 13.200 meter.
Semua jalan eksisting itu akan diperlebar dari 3–5 meter menjadi 10 meter agar akses menuju KWR bisa lebih mudah.
Semua itu, kata Asep, sudah tertuang dalam nota kesepahaman dan sudah menjadi corporate social responsibility (CSR).
“Kewajiban Pemda Bandung Barat adalah mengajukan permohonan izin Exit Toll KM 106 dan KM 101 (Tol Cipularang) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ucap Asep.
Selain itu, Pemkab Bandung Barat memiliki kewajiban untuk mengeluarkan izin lokasi pengembangan kawasan kereta cepat di Walini seluas 6.382 hektare, termasuk area seluas 2.000 hektare aset perkebunan dan harus menerbitkan izin lokasi TOD seluas 1.270 hektare kepada PT KCIC.
“Progresnya tinggal perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemda KBB dengan WIKA karena ini, kan, kontraktornya WIKA. Lalu ketiga perusahaan itu melakukan MoU juga, misalnya untuk mendapatkan lahan PTPN untuk stadion. Artinya, stadion itu jadi punya Wika, tapi nanti akan diserahkan ke Pemkab Bandung Barat,” kata Asep.
Ia mengatakan, dalam PKS antara Pemkab Bandung Barat dan PT Wika, nantinya akan dibahas semua konsep untuk membangun, SOR, masjid besar, pesantren, dan semua fasilitas publik yang bisa menghasilkan keuntungan bagi Pemda KBB untuk pemeliharaan stadion.
“Misal untuk stadion nanti akan dibahas dalam PKS seperti kebutuhan anggarannya, ukurannya, akses jalannya bagaimana. WIKA tidak bisa sembarangan karena pembangunan Kawasan Walini Raya itu CSR, bukan menggunakan uang negara,” ucapnya.***
