KILASBANDUNGNEWS.COM – Bank Indonesia akan terus mendukung program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi provinsi Jawa Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TPID – TP2DD) Jawa Barat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muhamad Nur, menyampaikan bahwa dalam kaitannya menjelang Ramadan, TPID perlu semakin meningkatkan kewaspadaannya terhadap beberapa komoditas penyumbang inflasi yang rentan mengalami peningkatan harga melalui kerangka 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
“Beberapa komoditas tersebut diantaranya minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam ras, daging sapi hingga telur ayam ras. Beras yang diproyeksikan akan memasuki panen raya pada April 2024 perlu untuk segera didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Jawa Barat guna meredam harga beras,” ucap Nur, dalam acara High Level Meeting, Rabu (6/3/3024)
“Jagung yang diproyeksikan memasuki masa panen pada Maret-April juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pakan ternak guna menekan harga telur dan daging ayam,” imbuhnya.
Menurut Nur, di sisi hilir, penguatan peran retail modern dalam mendukung distribusi pasokan semakin strategis, sehingga perlu dilakukan penguatan jaringan distribusi serta inovasi dukungan pembiayaan perbankan.
“Berbagai langkah pengendalian sisi hulu-hilir tersebut, perlu didukung dengan komunikasi kebijakan yang efektif dengan menjaga ekspektasi masyarakat untuk berbelanja bijak dan sesuai kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri. Seluruh strategi tersebut diupayakan guna menjaga tingkat inflasi Jawa Barat tetap rendah dan stabil pada rentang target 2,5±1%,” tuturnya.
Guna melengkapi berbagai langkah menjaga stabilitas melalui pengendalian inflasi daerah, Jawa Barat juga perlu untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk diantaranya melalui digitalisasi.
Muhamad Nur juga menyampaikan bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi menjadi strategis dalam meraih efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan ekonomi di daerah. Berkaca dari kondisi terkini dan dengan melihat potensi serta tantangan ke depan, percepatan dan perluasan digitalisasi perlu untuk terus dilakukan melalui 4 langkah yaitu: pertama, optimalisasi program pembayaran pajak kendaraan bermotor, elektronifikasi tansportasi umum, penerimaan retribusi, dan digitalisasi di kawasan wisata untuk meningkatkan ETPD.
“Upaya kedua, ditempuh melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk setiap belanja pemerintah daerah oleh seluruh SKPD se Jawa Barat. Ketiga, peningkatan literasi digital masyarakat mengenai manfaat pembayaran secara non tunai dalam pembayaran pajak dan retribusi melalui sosialisasi, edukasi, dan berbagai insentif. Upaya keempat adalah optimalisasi aspek outcome yaitu pelaporan, dan aspek proses yaitu melalui kegiatan HLM, capacity building & literasi masyarakat, peningkatan evaluasi, dan dokumentasi kegiatan untuk meningkatkan nilai pada Championships TP2DD di wilayah Jawa Barat,” tuturnya.
“Bank Indonesia melalui TPID dan TP2DD juga secara konsisten menjalin sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait guna menyelaraskan program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi daerah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” pungkas Nur. (Parno)
