KILASBANDUNGNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan bantuan Rp2,7 juta per orang per tahun bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
“Kami memberi dukungan dana kepada anak-anak Jabar yang sekolah di swasta. Tahun ini naik, totalnya menjadi Rp2,7 juta untuk mereka yang sekolah di swasta yang datang dari keluarga ekonomi tak mampu,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menghadiri acara pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMK Negeri 2 Kota Bandung, Selasa.
Gubernur mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan PPDB Tahun 2022 tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat berjalan dengan baik.
“PPDB sudah dimulai, insya Allah tahun ini PPDB yang paling adil secara teknis, paling aspiratif karena bottom up, masukan dari bawah diakomodir, juga ini PPDB paling andal dengan sistem digital yang sudah siap,” katanya.
Di Jawa Barat, kuota PPDB di tingkat SMA dari jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua lima persen, jalur prestasi 25 persen, dan jalur zonasi 50 persen.
Pendaftaran PPDB SMA tahap pertama dibuka dari 6 hingga 10 Juni 2022 dan pendaftaran PPDB tahap kedua khusus untuk jalur zonasi dibuka tanggal 23 hingga 30 Juni 2022.
Dalam PPDB tingkat SMK, kuota penerimaan siswa dari jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua lima persen, jalur prioritas terdekat 10 persen, jalur persiapan kelas industri 35 persen, jalur prestasi nilai rapor umum 25 persen, dan jalur prestasi kejuaraan lima persen.
Pendaftaran PPDB SMK tahap pertama dibuka dari 6 sampai 10 Juni 2022 dan pendaftaran tahap kedua untuk penerimaan siswa dari jalur prestasi nilai rapor umum dimulai 23 sampai 30 Juni 2022.
“Mudah-mudahan dengan PPDB yang adil, aspiratif, andal melahirkan anak didik yang maju dan hidupnya sukses di masa depan,” kata Gubernur.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurunkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam pelaksanaan PPDB 2022.
“Tim Saber Pungli sudah disiapkan untuk memantau jika ada upaya-upaya yang tak bertanggung jawab untuk menyiasati aturan yang sudah sangat adil,” kata Gubernur.
Dia juga menyampaikan bahwa sekolah negeri yang jumlahnya terbatas bukan satu-satunya pilihan. Banyak sekolah swasta berkualitas yang bisa menjadi pilihan tempat belajar di wilayah Jawa Barat.
“Bersekolah itu tidak harus selalu di negeri karena negeri ini mempunyai keterbatasan. Itulah mengapa masa depan bangsa harus didukung oleh masyarakat, salah satunya sekolah-sekolah dari swasta,” kata Gubernur. (Antaranews.com)
