Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil.
KILASBANDUNGNEWS.COM – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat telah menyiapkan tim khusus dan rencana aksi guna mendampingi Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan tiga pekerjaan, yaitu fokus menurunkan kasus penularan, meningkatkan angka kesembuhan (recovery rate) dan menekan angka kematian (mortality rate).
Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya ausah menyusun tim lama yang direorganisasi dan draft action plan untuk tiga tujuan yaitu menurunkan kasus positif, peningkatan recovery rate yang per hari ini di angka 54 persen, serta memperkuat penurunan mortality rate yang sebenarnya sudah di bawah rata-rata yaitu 2 persen.
“Kami sudah susun tim lama yang direorganisasi dan draft action plan untuk tiga tujuan yaitu menurunkan kasus positif, peningkatan recovery rate yang per hari ini di angka 54 persen, serta memperkuat penurunan mortality rate yang sebenarnya sudah di bawah rata-rata yaitu 2 persen,” ujarnya.
Menurut Gubernur yang juga Ketua GTPP Covid-19 Jawa Barat, GTPP Jabar akan menggencarkan operasi yustisi di dua zona yaitu Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan zona pilkada serentak (Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Kota Depok).
“Bodebek menyumbangkan 70% kasus di Jabar, sementara klaster pilkada sebisa mungkin harus dihindari terlebih saat memasuki masa kampanye,” kata Gubernur, dalam rapat koordinasi antara Menko Kemaritiman dan Investasi dengan sejumlah gubernur melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan Bandung, Kamis (17/9/2020).
Gubernur menyatakan, selain melakukan operasi yustisi di zona Bodebek dan zona pilkada pihaknya juga akan meningkatkan manajemen perawatan pasien di Jawa Barat bagian timur seperti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, Indramayu karena berdasarkan evaluasi, angka kematian di pirangan timur terbilang tinggi, berbeda dengan Bodebek yang sedikit lebih baik hanya 4-9 persen.
“Salah satu penyebabnya adalah fasilitas kesehatan di priangan timur relatif masih belum baik dan akan kami tingkatkan. Selain akan memperbaiki manajemen kesehatan, kita berharap Kementerian Kesehatan meng-upgrade fasilitas kesehatan,” ujarnya. (Parno)
