KILASBANDUNGNEWS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat mencatat bahwa kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan positif pada April 2023.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan di masing-masing sektor industri keuangan dan secara keseluruhan stabilitas dan profil risiko sektor jasa keuangan Provinsi Jawa Barat tetap terjaga dengan likuiditas yang memadai.
Meurut Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono, perkembangan Perbankan di Jabar posisi April 2023 tumbuh positif, ditopang fungsi intermediasi dan tingkat risiko yang masih terjaga.
“Kinerja Perbankan di Jabar menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari aset yang telah mencapai Rp921 triliun atau bertumbuh 1,67 %,” ucap Indarto, Senin (19/6/2023).
“Kredit perbankan tumbuh 7,20 % dengan sekitar 49 % diantaranya ditopang oleh sektor konsumsi. Kinerja intermediasi perbankan Loan to Deposit Ratio (LDR) Jawa Barat terjaga pada level 88,97% dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level manageable sebesar 3,80 %,” imbuhnya.
Untuk Industri Perbankan Syariah dalam beberapa tahun terakhir, tren pertumbuhan perbankan syariah di Jabar mencatatkan kinerja yang lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Market share pembiayaan perbankan syariah juga terus menunjukkan tren kenaikan, dari sebesar 8,4 % pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19) menjadi 10,4 % per April 2023.
”Pembiayaan perbankan syariah di Jabar per April 2023 mencapai Rp59,8 triliun dan tumbuh 16,82 % yoy yang ditopang oleh pembiayaan dari Bank Umum Syariah dengan porsi pembiayaan sebesar 65,1 %, disusul Unit Usaha Syariah sebesar 26,4 % dan BPR Syariah sebesar 8,5 % dari total pembiayaan,” kata Indarto.
Sementara untuk Industri BPR dan BPR Syariah, Indarto memaparkan bahwa aset BPR dan BPR Syariah Jabar tumbuh 7,30 % yoy menjadi Rp29,7 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh 6,26 % yoy menjadi Rp20,3 triliun, sedangkan dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan tumbuh 12,40 % yoy menjadi Rp21,3 triliun.
“Tren pertumbuhan pembiayaan BPR Syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kredit BPR Konvensional dengan pertumbuhan 22,75 %, sehingga dalam lima tahun terakhir market share pembiayaan BPR Syariah terus meningkat,” ujarnya.
Indarto juga memaparkan bahwa untuk perkembangan sektor pasar modal, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari Jabar saat ini sejumlah 68 perusahaan yang terdiri dari sektor perbankan, telekomunikasi, properti, serta industri makanan dan minuman.
“Sampai April 2023, nominal transaksi saham dari Jabar mencapai Rp68,9 triliun yang didominasi oleh investor ritel. Sementara itu, jumlah Single Investor Identification atau SID di Jawa Barat masih menjadi yang terbanyak yaitu mencapai 2.433.384 SID atau sekitar 22,5 persen dari total SID Nasional,” tuturnya.
Sedangkan untuk perkembangan sektor industri keuangan non bank, nilai outstanding piutang perusahaan pembiayaan masih tumbuh double digit sebesar 10,87 % yoy pada April 2023 menjadi sebesar Rp70,78 triliun, atau terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.
Sementara untuk Fintech Peer to Peer (P2P) Lending, Jawa Barat masih menjadi Provinsi dengan outstanding pinjaman P2P terbesar Nasional yaitu mencapai Rp13,57 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 4,6 juta rekening dengan TWP90 diatas rata-rata Nasional yaitu 3,60 %. Sejak didirikan, Perusahaan P2P lending telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp147,36 triliun kepada penerima pinjaman di Jawa Barat.
Indarto menambahkan, untuk perkembangan edukasi dan pelindungan konsumen tercatat sejak awal Januari hingga 31 Mei 2023, OJK Jabar telah memberikan 7.761 layanan berupa 301 pemberian informasi seputar Sektor Jasa Keuangan (SJK), 6.372 pemberian informasi SLIK dan 1.088 pengaduan SJK.
Pengaduan di sektor jasa keuangan terdiri dari 380 pengaduan di sektor Perbankan, 146 pengaduan sektor Perusahaan Pembiayaan, 36 pengaduan di sektor Asuransi 225 pengaduan Fintech P2P Lending dan 301 pengaduan lainnya. Untuk layanan informasi sebanyak 301 informasi diantaranya mengenai legalitas perusahaan dan restrukturisasi serta pemberian informasi melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang sampai dengan bulan Mei 2023 telah disampaikan sebanyak 6.372 informasi.
Untuk menangani isu perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara luring (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.
Di Jawa Barat, hingga 31 Mei 2023, OJK KR2 telah melaksanakan 41 kegiatan edukasi yang menjangkau 5.593 peserta yang sebagian besar dilaksanakan secara tatap muka. Edukasi dilaksanakan kepada pelajar /mahasiswa sebanyak 14 kali, 10 kali kepada santriwan/santriwati, 2 kali kepada perempuan dan Ibu Rumah Tangga, 1 kali kepada Guru, 4 kali kepada Pelaku UMKM dan kepada masyarakat umum sebanyak 10 kali. Materi yang disampaikan mengenai pengenalan OJK dan Industri Jasa Keuangan juga termasuk materi mengenai waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. (Parno)
