KILASBANDUNGNEWS.COM – Guna menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri serta memperluas digitalisasi sebagai prasyarat berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Jawa Barat dan stakeholders terkait menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TPID – TP2DD) Jawa Barat, pada Rabu (6/3/2024).
High Level Meeting yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Forkopimda, Instansi Vertikal hingga TPID dan TP2DD se-Jawa Barat.mengambil tema “Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri serta Perluasan Digitalisasi guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat”,
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menyampaikan bahwa di tengah berbagai tantangan pengendalian inflasi, Jawa Barat patut bersyukur telah mencatatkan inflasi tahun 2023 yang terjaga pada rentang sasaran dan berada di bawah inflasi nasional.
“Jelang Ramadan tahun ini, pengendalian inflasi melalui operasi pasar perlu semakin diperkuat melalui pemanfaatan data evaluasi administrasi OP dan GPM tahun sebelumnya guna menekan harga pangan secara efektif. Seluruh proses tersebut perlu didukung kelancaran distribusi pasokan ke pasar retail modern dan tradisional,” ucap Bey
Menurut Bey, di sisi digitalisasi, Jawa Barat juga patut berbangga atas beragam capaian digitalisasi daerah pada tahun 2023. Beberapa diantaranya adalah Jawa Barat merupakan provinsi dengan Indeks ETPD sebesar 100% sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional.
“Elektronifikasi transaksi belanja pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 2023 tercatat sebesar Rp8,58 miliar dari 2.506 transaksi, sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pengguna KKI tertinggi nasional,” ujarnya.
Di sisi retail, Jawa Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah pengguna dan merchant QRIS tertinggi se-nasional dengan capaian masing-masing sebesar 10,37 juta pengguna dan 6,6 juta merchant.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia Jawa Barat serta seluruh stakeholders terkait dalam rangka mengawal capaian inflasi dan digitalisasi tahun 2024 sesuai sasaran hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Bey. (Parno)
