KILASBANDUNGNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil, mengusulkan agar seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Terpadu sebagai solusi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
Menurut Gubernur, urgensi Puskesos Terpadu lahir karena pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah-wilayah kerap tidak dilakukan secara terpadu atau satu pintu.
“Saya berharap, konsep Puskesos Terpadu ini bisa diterapkan hingga level pemerintahan terkecil yaitu desa/kelurahan,” kata Gubernur, dalam “Webinar Nasional Optimalisasi Peran Puskesos Sebagai Layanan Rujukan Satu Pintu Kesejahteraan Sosial” melalui videoconference dari Gedung Pakuan, Kamis (3/9/2020).
Gubernur menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan jika ada kota/kabupaten yang bisa mengakselerasi Puskesos Terpadu ini dan Puskesos bisa secara mandiri mencari sumber dana, salah satunya dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dalam melaksanakan penganggaran Puskesos itu jangan selalu berpikir dari dana pemerintah saja. Kalau saya hitung, dana CSR di Indonesia itu lebih dari 17 triliun rupiah,” ucapnya.
Gubernur mengatakan, Puskesos ini harus jago dan pintar membuat proposal yang menyakinkan, sehingga sumber bantuan dari dana nonpemerinta, salah satunya CSR) ini bisa turun.
“Puskesos memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan kepada PPKS agar mereka mampu mengubah kondisi dan tidak hanya bergantung kepada bansos yang diberikan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Juliari P. Batubara mengatakan, Puskesos adalah puskesmas untuk kesejahteraan sosial yang artinya rakyat yang merasa membutuhkan pelayanan terkait program kesejahteraan sosial bisa datang ke Puskesos tersebut.
“Keberadaan Puskesos penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena anggaran Kementerian Sosial untuk Puskesos terbatas sehingga ia mendukung adanya peran pemerintah daerah dalam kehadiran Puskesos,” imbuhnya.
Juliari menyatakan, Kemensos tidak mungkin menganggarkan terlalu banyak untuk Puskesos karena saat ini pihaknya diminta untuk fokus kepada program yang sifatnya bantuan atau intervensi langsung pemerintah pusat kepada yang membutuhkan.
“Jadi, solusinya pemerintah daerah juga harus menyadari pentingnya keberadaan Puskesos untuk kemudian menganggarkan dana untuk Puskesos,” ujarnya. (Parno)
