KILASBANDUNGNEWS.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono memperkirakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak akan membawa perubahan bagi Pertamina. Hal ini merespons penunjukkan eks Gubernur DKI Jakarta itu sebagai Komisaris Utama PT Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
“Jadi mohon maaf aja ya prediksi saya tidak akan banyak perubahan di Pertamina dengan adanya Ahok di Pertamina,” ujar Arief seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (25/11/2019).
Arief lebih jauh menilai ditunjuknya Ahok sebagai bos perusahaan plat merah itu menunjukkan bahwa kemampuan Erick sebagai Menteri BUMN di bawah standar, terutama dalam menjadikan BMUN yang profesional.
“Terlihat betul bahwa kemampuan Erick untuk men-directing BUMN menjadi BUMN yang profesional dan profit masih di bawah standar karena tidak bisa mengatakan iya atas perintah Joko Widodo untuk menempatkan Ahok,” kata dia.
Apalagi jabatan Komisaris Utama yang diemban Ahok tak banyak memiliki peran sama seperti anggota komisaris biasa. Karena semua kebijakan strategis di Pertamina itu harus dikoordinasikan dengan Kementrian BUMN selama ini.
“Jadi kalau sebagai pendobrak sih saya rasa terlalu berlebihanlah. Apalagi modal ahok di Pertamina cuma integritas dan kerja keras saat jadi Gubernur DKI,” ujar Arief.
Pun demikian dengan keahlian Ahok dalam manajemen di bidang pertambangan migas dinilai masih sangat nihil. Misalnya dalam membaca dan mengkalkulasi pasar minyak dan gas internasional yang rentan dengan gejolak pengaruh ekonomi global serta stabilitas keamanan di timur Tengah
“Sebab produk minyak dan gas itu tidak sama kayak jualan sayur di pasar atau ngatur pasar di Tanah Abang,” ucapnya.
Dari hal-hal tersebut, Arief menilai bahwa kenapa selama ini Pertamina tidak pernah bisa menjadi perusahaan yang profesional dan berkaliber dunia serta memberikan keuntungan bagi negara dan rakyat. Dia juga beranggapan dengan berbagai kondisi seperti penunjukkan Ahok sebagai Komut, membuat Pertamina tak akan mampu menjadi perusahaan sekelas Petrobras, Petronas, atau Petrochina.
“Sebab lebih kuat pengaruh politiknya dalam penempatan jajaran komisaris dan direksinya, bukan orang-orang yang memang kredibel di bidangnya dan profesional,” kata Arief.***
