KILASBANDUNGNEWS.COM – Bandung, Forum Wartawan Pendidikan atau FWP Jabar menggelar diskusi pendidikan akhir tahun 2024, dengan mengusung tema “Evaluasi Capaian Prestasi di tahun 2024, PR dan Harapan di Tahun 2025”, ini dilangsungkan di Hotel Rooms Inc d’Botanica Bandung, Jalan dr. Djunjunan Dalam No. 143-149, pada Senin (30/12/2024). Dalam diskusi yang berlangsung dengan suasan cukup hangat dan menarik ini, dihadiri oleh sejumlah narasumber yaitu : Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd., Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TikomDik), Dinas Pendidikan Jabar, Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd., Pengurus Pusat Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia, Dra. Rachmi Krisdiani, dan Kepala SMKN 4 Kota Bandung merangkap Pengurus MKKS SMK Jabar bidang Link & Match, Dr. Agus Setiawan, S.Pd., M.Si. Diskusi ini dipandu langsung oleh Ketua FWP Jabar Ahmad Mualif.
Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TikomDik), Dinas Pendidikan Jabar, Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd. mengatakan, Dinas Pendidikan Jabar telah melaksanakan berbagai transformasi pendidikan yang didasarkan pada empat landasan. Langkah ini diambil untuk menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perbedaan antar generasi.
“Keempat landasan tersebut mencakup Dynamic Governance, Network Governance, Whole of Governance, dan Digital Governance,” ujar Dr. Firman.
Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut. Dynamic Governance menekankan pada fleksibilitas dalam menjawab berbagai perubahan. Sementara itu, Network Governance berfokus pada kolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, lintas dinas, serta DPRD Jabar.
Dalam konteks Digital Governance, Dinas Pendidikan berupaya beradaptasi dengan kemajuan era digital dan kecerdasan buatan (AI). Sedangkan Whole of Governance berfokus pada pengurangan sekat-sekat antar sektor dalam pengelolaan pendidikan. “Kami tidak lagi membedakan antara SMA, SMK, dan sebagainya. Semua di Dinas Pendidikan Jabar kami anggap satu kesatuan dalam mengelola pendidikan untuk menyiapkan generasi unggul di masa depan. Pendidikan adalah kunci, dan hal ini sangat strategis,” kata Dr. Firman.
Ia menambahkan bahwa keempat landasan tersebut diimplementasikan dalam empat aspek, yang pertama adalah kolaborasi melalui model pentahelix yang melibatkan lima unsur: pemerintah (pusat dan daerah), akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.
Kedua, Dinas Pendidikan Jabar telah melakukan integrasi pada teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. “Seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai aplikasi di dunia pendidikan yang mendukung pengelolaan. Kami melakukan integrasi melalui one stop service dan single sign on. Selain itu, kami menyediakan informasi pendidikan kepada masyarakat lewat website disdik.jabarprov.go.id,” jelasnya.
Tiga, pemerataan akses pendidikan dilakukan dengan pembangunan sekolah di 16 kecamatan yang sebelumnya belum memiliki SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. “Kini sudah berkurang menjadi 15 kecamatan setelah satu sekolah dibangun,” tuturnya.
Dr. Firman melanjutkan bahwa pihak Dinas Pendidikan tengah melakukan analisis di 15 kecamatan untuk pembangunan sekolah baru. “Saat ini, kami menilai demografi masing-masing kecamatan untuk memastikan apakah ada anak usia sekolah yang memerlukan fasilitas pendidikan. Jika diperlukan, kami akan membangun sekolah di sana, atau alihkan pembangunan ke kecamatan dengan populasi padat,” ujarnya.
Pada tahun ajaran PPDB 2024, Dinas Pendidikan Jabar telah menerapkan inovasi, khususnya bagi keluarga dari kalangan ekonomi tidak mampu ekstrem, yang tidak perlu mendaftar tetapi disalurkan langsung ke SMA atau SMK negeri atau swasta sesuai domisilinya untuk menghindari biaya tambahan.
Selain itu, untuk 128 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri, Dinas Pendidikan menyiapkan sekolah penyangga di kecamatan terdekat.
“Contohnya di Kota Bandung, di Kecamatan Cinambo yang belum memiliki sekolah negeri, anak-anak di daerah tersebut diberikan kesempatan untuk mendaftar di sekolah penyangga seperti SMAN 24 di Kecamatan Ujungberung yang menampung empat orang siswa. Intinya maksimal sekolah penyangga bisa menerima kuota khusus 36 orang siswa dan setiap sekolah berbeda-beda. Untuk itu kami sudah mendapatkan izin dari Kemendikbud,” jelasnya.
Keempat, Dinas Pendidikan Jabar berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia (SDM) pendidikan yang unggul, dengan setiap individu mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga siswa, memiliki minimal satu kompetensi keahlian. “Kami berkolaborasi dengan BPSDM, membuat video pembelajaran, dan melibatkan semua pihak untuk meningkatkan kompetensi,” kata Dr. Firman.
Ia menyampaikan bahwa realisasi anggaran Dinas Pendidikan Jabar di tahun 2024 mencapai 99 persen.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berhasil melaksanakan PPDB tahun ajaran 2024 Bersih, Objektif Akuntabel dan Transparan dengan baik, adanya komitmen bersama dengan menandatangani pakta integritas untuk memberantas praktik siswa titipan dan pungutan liar yang sering menghantui PPDB.
Prestasi lain yang diraih, Disdik Jabar memperoleh penghargaan sebagai predikat terbaik dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman RI, dan juga meraih penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jabar dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Disdik Jabar juga dinyatakan sebagai juara umum O2SN tingkat nasional 2024, dengan rata-rata lama sekolah naik dari 8,83 tahun menjadi 8,87 tahun.
Lebih lanjut, Disdik Jabar menerima penghargaan sebagai Perangkat Daerah Terbaik dalam Sinergi dan Kolaborasi “Sertifikasi Kompetensi” serta “Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Berbasis Corporate University” dalam kegiatan Symphonia BPSDM Jawa Barat 2024, dan meraih juara dua dalam Sub Kategori Trending Narasi of The Year Perangkat Daerah Jawa Barat pada “Humas Jabar Awards 2024.”
“Harapan di tahun 2025 adalah agar capaian-capaian tahun 2024 tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan dengan perbaikan dan peningkatan yang terus menerus,” ungkap Dr. Firman.
“Di tahun 2025 nanti, akan ada kepala daerah (Gubernur) yang baru terpilih. Kami berharap pendidikan yang berdampak positif terhadap kualitas siswa dapat terlaksana. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan mutu sekolah, tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan rata-rata lama sekolah yang masih di angka 8,87 tahun,” pungkasnya. (Yudi Dirgantara)
