KILASBANDUNGNEWS.COM – Berkunjung ke Posyandu-B Plamboyan RW 21 Cibeunying Kolot, Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, puluhan ibu-ibu curhat ke Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) Bandung Arfi Rafnialdi.
Wanti, salah seorang warga mengeluhkan soal proses PPDB yang dirasa menyulitkan orangtua.
“Kang Arfi, kalau bisa masuk sekolah negeri jangan dipersulit, rumit dengan zonasi. Jalur afirmasi juga yang betul-betul membutuhkan gak tepat sasaran,” ucap Wanti, Selasa (9/7/2024).
Sariah, Ketua RW 21 Kelurahan Sadangserang menyampaikan, ada sejumlah aspirasi yang warga sampaikan. Antara lain, meminta pembebasan denda iuran BPJS, mempermudah akses pendidikan dan berharap harga sembako bisa lebih terjangkau.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan warga semoga terkabul. Pertama BPJS yang menunggak bisa dibebaskan dari mandiri ke PBI. Kedua, akses sekolah dipermudah terkait PPDB dan sembako, kalau kata Kang Arfi gak apa-apa mahal tapi ada uang buat belinya,” tutur Sariah.
Sariah pun mengapresiasi kunjungan Kang Arfi yang mau menyerap aspirasi warga. Ia pun berharap Kang Arfi bisa menjadi wali kota terpilih.
“Perasaan saya lega, alhamdulilah kedatangan bakal calon wali kota. Mudah-mudahan jangan hanya jadi calon tapi jadi wali kota beneran atas izin Allah,” ungkapnya.
Sementara itu, Arfi berkomitmen menyerap semua aspirasi warga yang nantinya bisa digodok menjadi program kerja. Salah satu yang ia soroti yakni fasilitas Posyandu yang kurang layak. Ia melihat atap bagian teras Posyandu yang sudah lapuk.
Arfi pun menyayangkan kondisi tersebut. Padahal, para ibu-ibu bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Banyak aspirasi yang disampaikan termasuk penyediaan tempat yang layak. Secara fungsional bisa digunakan, tapi tentu kalau dirapikan akan menyemangati warga untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Di Posyandu A juga masih menggunakan rumah warga, ya semangat kita membangun bersama kalau ada warga yang punya keleluasaan tempat, tenaga, pikiran ya baik juga bisa saling berkontribusi. Apalagi kalau memang Posyandunya punya tempat yang mandiri dan representatif.,” paparnya.
Menurut Arfi, persoalan tersebut bisa selesai jika program desentralisasi dilanjutkan. Banyak masalah kewilayahan, kata Kang Arfi, yang bisa diselesaikan oleh warga sendiri dengan dukungan dana dari pemerintah.
“Kan semangat mendesentralisasi anggaran dan kewenangan dulu diimplementasikan dengan program PIPPK Rp100 juta per RW, PKK kelurahan dan lainnya. Nah semangat desentralisasi sumber daya ini ternyata bisa banyak menyelesaikan masalah di tingkat RW, tapi tahun ini tidak ada,” ujar Kang Arfi.
“Tentu kalau tahun depan mau melanjutkan semangat ini kita evaluasi apakah peruntukannya yang lebih spesifik atau proses pengadaannya diatur, atau kenaikan dananya karena Rp100 juta 10 tahun lalu kan beda ada inflasi. Semangatnya, mendesentralisasi menyelesaikan masalah kewilayahan di RW itu perlu dan layak dilanjutkan,” jelasnya. (EVY)
