KILASBANDUNGNEWS.COM – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung sudah mengizinkan 9 bioskop di kota Bandung untuk beroperasi kembali di masa Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB yang diperketat.
Sebelum diizinkan buka kembali, para pengelola melakukan simulasi dan membuat pernyataan akan menerapkan standar protokol kesehatan yang sangat ketat, agar tidak terjadi klaster baru penyebaran covid-19.
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan bahwa izin operasional kembali bioskop sebetulnya sudah diberikan lebih dari sebulan yang lalu. Namun karena proses impor film, sehingga baru dibuka pada Jumat (9/10/2020).
“Kurang lebih satu setengah bulan lalu sudah diberikan izin, tapi proses impor filmnya yang cukup lama. Baru tanggal 9 kemarin itu mereka baru siap dan mereka buka,” ujar Yana, Minggu (11/10/2020).
Menurutnya, saat simulai, standar protokol kesehatannya sudah cukup baik, hanya saja harus ada perbaikan dari sirkulasi udara karena berada di ruangan tertutup.
“Waktu itu (simulasi) kita minta salah satunya memperbaiki sirkulasi, exhaust, setelah ditinjau lagi memang mereka sudah lakukan,” ucapnya.
“Dan satu lagi klausul, mereka mengisi surat pernyataan. Jika ternyata tidak menerapkan standar protokol yang sangat ketat dan jadi klaster baru, mereka harus tutup lagi. Jadi rambunya sudah cukup,” lanjutnya.
Meski telah beroperasi, Yana menilai kunjungan Bioskop masih terhitung sepi. Masyarakat masih khawatir untuk beraktivitas di ruangan tertutup. Pengunjung bioskop pun hanya 4-5 orang saja di setiap studionya.
“Meski pun kita juga sangat berhati-hati merelaksasi sektor ekonomi. Karena tidak hanya sekedar menerapkan standar protokol kesehatan saja,” tuturnya.
Menanggapi relaksasi bioskop saat Kota Bandung menyandang status zona merah dari Pemrov Jabar, wakil wali kota mengatakan, saat ini angka reproduksi virus berada di bawah angka 1. Hal itu menunjukan pandemi covid-19 di wilayah Kota Bandung relatif terkendali.
“Sebetulnya sejak Juni sampai hari ini angka reproduksi virus di Kota Bandung di bawah angka satu. Tapi pada 20-23 September itu cukup tinggi menyentuh 1,22,” ungkapnya. “Kenaikan itu konsekuensi dari tes masif yang dilakukan pada ASN dari 3.000an, 10 persennya positif,” katanya.
Sedangkan untuk sekolah, Yana mengatakan kebijakannya berada di Pemerintah Pusat. Kendati demikian, Pemkot Bandung pun tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait pembelajaran.
“Kita pun sudah berdiskusi dengan Disdik. Salah satunya kita membantu soal konten materi pelajaran yang bisa diakses di channel TV. Tapi kita tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk sekolah,” ujarnya. (rls)
