KILASBANDUNGNEWS.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Barat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Capaian vaksinasi saat ini telah mencapai 87,95 persen untuk dosis satu dan 63,42 persen untuk dosis dua.
Hal itu terungkap saat Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengikuti Entry Meeting BPK-RI Perwakilan Jawa Barat sehubungan dengan “Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun Anggaran 2021” yang berlangsung secara Virtual, di Balai Kota Bandung, Senin (11 Oktober 2021). BPK RI Perwakilan Jawa Barat akan memeriksa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Pada kesempatan tersebut, Oded menyampaikan laporan terkait progres vaksinasi Covid-19 di Kota Bandung serta anggaran untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 beserta realisasinya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, vaksinasi Covid-19 per 10 Oktober 2021 telah menyelesaikan dosis satu sebanyak 1.717.128 orang atau 87,95 persen. Sedangkan dosis dua sebanyak 1.238.181 orang atau 63,42 persen dari total target 1.952.358 warga Kota Bandung.
Oded menyatakan progres vaksinasi di Kota Bandung yang mencapai lebih dari 80 persen saat ini dinilainya berjalan cukup baik. Diharapkan pada Desember 2021 dapat selesai 100 persen.
“Itu diapresiasi oleh Pak Gubernur Jawa Barat dan BPK. Mudah-mudahan (bisa selesai Desember) tadi sepemikiran dengan Pak Gubernur bahwa persoalan vaksin di Kota Bandung tinggal vaksinnya saja, kalau tenaga kesehatannya siap,” katanya.
Oded juga menyampaikan bahwa Pemkot Bandung siap dengan pemeriksaan BPK terkait vaksinasi Covid-19 ini. Ia pun berharap vaksinasi di Jawa Barat bisa dilaksanakan dengan lancar agar Herd Immunity bisa didapatkan secepatnya.
Ia menuturkan, seiring dengan penurunan kasus Covid-19 di Kota Bandung, sehingga dengan vaksinasi ini juga dapat membuat pandemi Covid-19 di Kota Bandung lebih landai lagi. Meski begitu, Pemkot Bandung tidak akan terburu-buru membuat kebijakan terkait relaksasi atau pelonggaran pada beberapa sektor, karena harus berdasarkan kajian di lapangan.
“Relaksasi insyaallah ada, kita usahakan, tetapi kita tetap ada SOP, hasil dari kajian-kajian di lapangan, tinggal menunggu saja,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib mengapresiasi Pemkot Bandung terkait vaksinasi. BPK menyadari ketersediaan vaksin sangat terbatas.
“Dan memang pemeriksaan kami juga sekarang terintegrasi dengan pemeriksaan di hulunya, yaitu penyedia vaksin. Jadi ada tim kami yang di Biofarma juga, kami akan menguji kenapa ketersediaan ini lambat,” katanya.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada kesempatan itu mengingatkan bahwa tujuan dari BPK bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi melakukan semangat evaluasi.
“Dalam prosesnya, narasi besar dan teknis di lapangan harus satu irama, itu yang saya harapkan,” katanya.
“Yang utama, kepada yang jadi objek, yang akan diminta data dan pemeriksaan, tolong seluas-luasnya memberikan akses, waktu, dan data dengan sesuai aturan perundang-undangan. Jangan melakukan tindakan tindakan yang nanti ditaksir sebagai hal-hal yang mempengaruhi penilaian yang harusnya seobjektif mungkin,” lanjutnya. (rls)
