KILASBANDUNGNEWS.COM – Aparatur desa dituntut lebih inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini diyakini akan mendorong visi Jabar Juara Lahir Batin yang diterapkan dalam pembangunan desa. Demikian dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, usai membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Bandung, Selasa (6/4/2021).
Menurut Setiawan, Jabar Juara Lahir Batin hanya dapat diwujudkan jika desa/kelurahan di kabupaten/kota bergerak maju. Salah satu indikatornya infrastruktur memadai desa yang dapat menstimulus pergerakan ekonomi, dimana Jabar telah lama memiliki program Jamu (Jalan Mulus) yang telah dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Indikator kedua adalah kita harus akses keterhubungan antardesa. Banyak sekali daerah terhalangi sungai atau ngarai yang menghambat laju pergerakan manusia. Kita ada namanya program Jantung Desa (Jembatan Gantung Desa),” sebutnya.
Setiawan mengatakan, untuk Jabar Juara Lahir Batin, perdesaan harus mulai menghasilkan inovasi dengan menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan keilmuan.
“Kalau kita cuman hanya sekadar membangun saja tanpa dikelola dengan baik itu pun akan jadi masalah,” katanya.
Dalam perkembangannya, inovasi harus selaras dengan kemampuan menguasai dunia digital. Sehingga hasil produk desa ini bisa langsung dipasarkan oleh petani atau produsen ke pembeli melalui gawai.
“Dengan cara seperti itu otomatis bahwa desa ini akan langsung dipertemukan dengan para pembeli. Serta pentingnya pemekaran desa guna mempercepat pelayanan publik. Maka ketika pemekaran kabupaten/kota yang saat sedang diajukan ke pemerintah pusat, otomatis desa-desa pun akan terbagi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Bambang Tirtoyuliono menilai, untuk mewujudkan visi tersebut harus melakukan kolaborasi dan inovasi sesuai dengan visi misi Gubernur Jawa Barat yakni Jabar Juara Lahir Batin.
“Kita optimis mampu mewujudkan kemandirian desa. Salah satunya dengan mensejahterakan masyarakat. Masyarakat sejahtera indikatornya simple saja bagaimana indikator Indeks Desa Membangun (IDM) ini bisa dipenuhi,” imbuhnya.
Bambang menyatakwn, penerapan teknologi di pedesaan juga diperlukan karena banyak membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai potensi yang ada di desa.
“Hebatnya sebuah negara tidak bisa terlepas dari potensi provinsi dan hebatnya provinsi tidak akan pernah lahir kabupaten dan kota yang hebat dan desa adalah tumpuannya. Jadi tidak berlebihan jika kita harus memulai pembangunan dari desa secara simultan,” tegasnya.
Bambang menyebutkan Provinsi Jabar memiliki 11 prioritas pembangunan, salah satuanya gerbang desa, dimana program tersebut bukan hanya dikawal oleh DPM Desa melainkan seluruh stakeholder termasuk perangkat daerah di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Bagaimana kita menyatukan Program dan kegiatan yang basisnya sesuai dengan prioritas pembangunan dan kita akan mengawal itu,” imbuhnya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Benny Budiman mengatakan, pemekaran penting dilakukan sebagai salah satu solusi memeratakan pembangunan dan mendukung upaya Pemda Provinsi Jabar yang cepat tanggap dalam merespons pemekaran daerah.
“Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang punya 7.000 desa, kita hanya 5.312 desa. Jadi perbedaan fiskalnya juga Rp1-2 triliun,” paparnya. (Parno)
