KILASBANDUNGNEWS.COM – Sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi melalui percepatan digitalisasi untuk peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi bagi kesejahteraan masyarakat, Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Pemkab. Sumedang melakukan High Level Meeting (HLM).
Agenda HLM membahas berbagai isu strategis untuk mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi Kabupaten Sumedang, khususnya melalui percepatan digitalisasi secara holistik.
Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, Bandung. Secara rata-rata, perekonomian Kab. Sumedang memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Barat sebesar 1,7%. Kontribusi ini berpotensi terus meningkat didorong oleh sektor ekonomi utama pendorong pertumbuhan Kab. Sumedang yaitu sektor pariwisata, pertanian dan industri.
Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Herawanto, menyampaikan 5 Kunci Utama Pemulihan Ekonomi yang senantiasa dilakukan bersama melalui sinergi pentahelix dengan pemerintah daerah, lembaga (otoritas), masyarakat, pelaku usaha, media massa dan akademisi.
“Lima kunci utama pemulihan ekonomi tersebut, yaitu membangun positive mindset dan semangat sinergi; menjaga keberimbangan pasar; mendorong kinerja sisi supply khususnya pada sektor ekonomi utama, menghidupkan pariwisata secara terukur, menjaga kelancaran investasi, dan membangkitkan UMKM,” ujarnya.
“Selain itu mendorong daya beli masyarakat; serta percepatan digitalisasi ekonomi,” ucapnya.
Menurut Herawanto, terkait rekomendasi kelima, transformasi digital, menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara terintegrasi, terstruktur dan massif. Transformasi digital dalam jangka pendek sangat relevan sebagai sebuah solusi di masa pandemi dan dalam jangka menengah panjang menjadi katalisator peningkatan daya saing dan pencapaian cita-cita untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi digital.
“Kabupaten Sumedang yang telah memanfaatkan teknologi digital, baik dalam layanan akses publik, transaksi ekonomi dan keuangan serta transaksi pemerintah daerah. Kondisi ini telah menjadikan Kab. Sumedang dijuluki sebagai “Wajah Terbaik Digital West Java”,” ucap Herawanto, dalam HLM di Pendopo Kab. Sumedang, Rabu (22/9/2021).
Herawanto menyatakan, agar proses transformasi digital memberikan dukungan secara optimal terhadap upaya pemulihan dan pengembangan ekonomi serta pengendalian inflasi di Kab. Sumedang, BI memberikan beberapa rekomendasi.
“Optimalisasi sektor pariwisata KEK Jatigede, optimalisasi sektor industri unggulan, implementasi digital farming di sektor pertanian,” ujarnya.
Dalam pengembangan UMKM, digitalisasi sektor UMKM Kab. Sumedang dapat dilakukan melalui penggunaan big data analytic dan alat digital otomatis pembuat kemasan, perluasan implementasi Sistem Gerai UMKM Terpadu (SIMADU) untuk digitalisasi pencatatan keuangan, dan peningkatan partisipasi UMKM ke pasar ekspor. Dengan adanya platform digital, UMKM Kab. Sumedang dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk pemasaran produk lebih luas lagi.
Sementara dari sisi digitalisasi pembayaran di sektor pemerintah, Bank Indonesia juga menyampaikan rekomendasi upaya yang meliput: memperluas penerapan transaksi digital pada pajak dan retribusi daerah, memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada sektor retribusi baru.
Di sisi lain perlu optimalisasi integrasi sistem informasi Pemkab. Sumedang dengan sistem pembayaran BJB menggunakan Smart Billing, Virtual Account dan Agen Pembayaran sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran pajak melalui kanal digital BJB.
Adapun dalam transaksi masyarakat, optimalisasi digital dapat dilakukan melalui: sosialisasi dan intensifikasi penggunaan QRIS, EDC, emoney dan point of services pada sektor pariwisata, kuliner, pertanian dan UMKM, perluasan penggunaan e-parkir di luar lingkungan pemda, optimalisasi sistem informasi berbasis WhatsApp (WhatsApp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online – WA KEPO).
Dari sisi pengendalian inflasi, rekomendasi adopsi teknologi digital diwujudkan dalam strategi pengendalian inflasi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif.
Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan perbankan terhadap perluasan digitalisasi di Kab. Sumedang, dalam rangkaian HLM juga dilakukan penandatanganan MOU antara Pemkab. Sumedang dengan Bank bjb tentang Transformasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan tentang Layanan Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Setoran Retribusi Daerah (E-Retribusi), serta MOU antara Perumda BPR Bank Sumedang dengan Bank bjb Cabang Sumedang tentang Jasa Layanan Perbankan. (Parno)
