KILASBANDUNGNEWS.COM – Putera sulung calon wakil wali kota Bandung Erwin, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi mengaku mendapat arahan dari ayahnya untuk melanjutkan perjuangan menyampaikan aspirasi masarakat dengan menjadi anggota legislatif periode 2024-2029 mendatang.
Menurut pemuda lulusan Pondok Pesantren Gontor Jawa Timur ini menjadi anggota DPRD selain karena arahan ayahnya juga amanah dari masyarakat yang dipercayakan terkhusus di dapil 2 (Kecamatan Batununggal, Lengkong, Kiara Condong).
“Saya anggota DPRD fraksi PKB, menjabat dewan baru, riwayat hidup saya kecil di Bandung sampai SMP, saya masuk pondok di ponpes Gontor Jatim. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat disana kemudian habis pengabdian di karawang, tahun 2021 kuliah di Unpas, 2022-2023 di UIN, dan 2023 saya mendaftar untuk menjadi caleg berbarengan dengan ortu saya kang Erwin. Alhamdulilah saya sendiri bisa mendapatkan amanah ini. Dan ini juga bukan berkat saya tapi berkat tim dan orang tua saya tercinta kang Erwin, saya juga masih kuliah. Jadi sekarang itu ya amanah masyarakat ada amanah orang tua juga ada, salah satunya untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi,” beber Levi sapaan akrabnya.
Levi mengaku tak memilih menjadi ahli agama kendati lulusan ponpes Gontor, pasalnya dari Gontor sendiri tidak semua menjadi da’I, ustadz ataupun kiay’i tetapi ada juga yang menjadi entrepreneurship, pengusaha, pengacara, pelaut, tentara, polisi, dan banyak profesi lainnya. Pasalnya di pondok pun diajarkan basic untuk mandiri dan juga memiliki benteng agama.
“Karena saya sendiri mengikuti mengikuti arahan ayah, salah satunya meneruskan perjuangan beliau di dapil 2 terutama. Ya saya kaget dan tidak percaya, saya berkeliling ternyata bisa mendapat amanah ini,” ucapnya.
Setelah dilantik dan bertugas selama dua bulan ini, Levi mengaku banyak mendapati keluhan masyarakat terkait masalah kesehatan terutama kebingungan pengurusan Universal Health Coverage (UHC), kemudian bidang pendidikan masalah PPDB yang banyak disoroti soal zonasi.
“Banyak yang tidak di terima karena salah satunya pendidikan tidak merata, dan juga di sosial banyak juga orang tidak mampu itu belum terbantu salah satunya dengan DTKS atau SKTM. Masih banyak orang mampu atau kaya itu ingin menerima program itu, sedang yang miskin diam saja tidak berbicara jadi tersisihkan,” ujarnya.
Kedepan posisinya sebagai dewan, Levi ingin mempertegas program-program tersebut agar bisa lebih tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti zonasi yang ia anggap sangat penting terlebih program pusat.
“Sulit untuk menghilangkannya, bahkan lima tahun yang akan datang untuk menghilangkannya walaupun ada wali kota baru tapi saya tidak tahu hanya yang saya tahu seperti itu karena alurnya cukup panjang durasinya itu,” tegasnya.
Namun demikian, kata Levi di triwulan ini banyak pembangunan sekolah baik tingkat SD ataupun SMP, sehingga diharapkan Pendidikan kedepan lebih baik dan merata di setiap daerah. Begitupun UHC mulai diperbaharui. Ia berharap kedepannya lebih baik lebih tepat sasaran dan juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan.
Untuk bidang sosial sendiri, pihaknya akan mempertegas keberadaan puskesos di kelurahan untuk mendata orang kebutuhan bantuan sosial.
“Salah satunya kita mempertegas ke dinas kemudian dinas memberitahukan ke lurah camat agar sasarannya itu tepat dengan cara didatangi, apakah benar butuh atau tidak. Karena kan proses UHC pun, itu kan laporannya dari kelurahan dulu dari situ ada muskel (musyawarah kelurahan) dilanjutkan ke kecamatan baru ke dinas, nah itu yang masih kurang, kadang ada juga langsung ke dinas, jadi kadang warga juga kurang sosialisasi,” gerutunya.
Levi mengaku memilihi komisi D walau keinginan sebelumnya di komisi B. Di komisis D sendiri ada 11 bidang dan salah satunya cocok untuk meneruskan perjuangan orang tua.
“Di PKB ada staf advokasi juga dan sudah punya ambulan ada fasilitas lah ya, kalau itu dihilangkan kan, sayang juga, makanya dilanjutkan di komisi D,” paparnya.
Masih kata Levi, jikalau ayahnya menjadi wakil wali kota, Levi mengaku tetap akan melakukan kritik sebagai wujud profesionalitas DPRD.
“Awal disini ia bingung tapi banyak yang mengarahkan jadi belajar dari tim juga, dan adapembekalan politik dari PKB pusat juga ada konsolidasi tentang sinergitas dari DPP ke daerah, agar program dari Kota Bandung dan pusat bisa selaras, bisa gampang disuplai kepada masyarakat karena kita melihat pusat dulu baru nanti daerah mengikuti, seperti program PIP dan KIP dari pusat,” nya.
Selain melanjutkan perjuangan dan program sebelumnya yang sudah dilaksanakan, Levi pun menargetkan program yang sebelumnya kurang baik dilaksanakan atau sudah baik agar dilaksanakan lagi. Menurutnya program itu ada banyak hanya saja ada yang terlaksana dan ada yang belum sehingga harus dikaji lagi dan sosialisasi lagi.
Ia berharap dengan upayanya duduk di kursi dewan kedepan Kota Bandung bisa sejahtera baik itu pemerintahnya dan terutama masyarakatnya lebih sejahtera.
“Saya juga di bapemperda, masih dibicarakan lagi tentang intensif guru ngaji. Dulu ada tapi belum merata, bantuan masjid itu ada untuk guru ngaji, dan perda sudah ada tapi harus didorong lagi, karena sejak pergantian kepemimpinan ada perubahan dan lain-lain, itu bisa dari fraksi kita usulkan di paripurna dan sekarang sedang membahas pansus-pansus tatib,” tutupnya mengakhiri.
