KILASBANDUNGNEWS.COM – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai stabilitas sektor jasa keuangan Jawa Barat pada posisi Triwulan I Tahun 2024 terjaga dan resilien dengan kinerja keuangan yang bertumbuh dan memiliki indikator prudensial yang memadai.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Imansyah mengatakan, perkembangan kinerja Perbankan di Jabar pada Februari 2024 mengalami pertumbuhan positif secara yoy tercermin dari beberapa indikator antara lain Aset tumbuh 7,70 persen, Dana Pihak Ketiga tumbuh 5,97 persen dan Kredit tumbuh 8,76 persen. “
Pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan per Februari 2024 di Jawa Barat mencapai Rp614,7 triliun yang ditopang oleh 63 entitas BU/BUS dan 252 BPR/BPRS. Nominal ini setara dengan porsi 8,67 persen dari total kredit nasional atau terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Tingkat NPL terjaga di level 3,28 persen, membaik dibanding posisi bulan Februari 2023 yang tercatat sebesar 3,53 persen,” ucapnya.
Menurut Imansyah, Bank Umum yang berkantor Pusat di Jabar juga mencatatkan kinerja pertumbuhan yang lebih baik dibanding rata-rata perbankan di Jawa Barat, antara lain tercermin Aset tumbuh 8,05 persen, Dana Pihak Ketiga tumbuh 6,74 persen dan Kredit tumbuh 8,88 persen.
“Kinerja tersebut didukung oleh dua Bank Umum, yaitu Bank BJB dan Krom Bank Indonesia, serta satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank BJB Syariah,” katanya.
Untuk Kredit Bank Umum Konvensional mencapai Rp532 triliun serta memiliki porsi sebesar 86,54 dibanding seluruh kredit di Jawa Barat dan tumbuh 8,48 persen (yoy). Rasio NPL gross juga terjaga pada level 3,08 persen. Sementara pembiayaan Bank Umum Syariah mencapai Rp60,33 triliun serta memiliki porsi sebesar 9,81 persen dibanding seluruh kredit di Jawa Barat dan tumbuh 12,07 persen (yoy). NPF juga terjaga pada level 2,35 persen. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR & BPR Syariah mencapai Rp22,42 triliun serta memiliki porsi sebesar 3,65 persen dibanding seluruh kredit di Jawa Barat Jabar dan tumbuh 6,68 persen (yoy). NPL gross cenderung meningkat menjadi level 10,3 persen.
Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional per Maret 2024 mencapai Rp 49,9 triliun, sedangkan KUR di Jawa Barat mencapai Rp5,3 triliun yang disalurkan kepada 93.836 pelaku usaha atau memiliki porsi 9,84 persen dibandingkan total penyaluran KUR Nasional. Berdasarkan skema pembiayaan KUR, sektor mikro memiliki porsi paling besar yaitu mencapai Rp3,47 triliun atau 64,9 persen dibandingkan total penyaluran KUR di Jawa Barat.
Untuk piutang pembiayaan di Jawa Barat pada Januari 2024 mencapai Rp75,7 triliun atau tumbuh positif sebesar 10,4 persen yoy, meningkat tipis dibanding akhir tahun 2023 yaitu 10,3 persen yoy namun NPF masih terjaga di level 2,93 persen. Berdasarkan jenis penggunaan, piutang pembiayaan didominasi oleh pembiayaan multiguna sebesar 63,6 persen disusul dengan pembiayaan investasi sebesar 22,1 persen dan pembiayaan modal kerja 8,5 persen. Kinerja Perusahaan Pembiayaan tersebut ditopang oleh 1.331 kantor perusahaan pembiayaan baik kantor cabang maupun kantor pemasaran.
“Pada Januari 2024, jumlah perusahaan fintech peer to peer lending yang berizin sebanyak 101 perusahaan dengan nominal pembiayaan di Jawa Barat mencapai Rp16,55 triliun kepada 4,71 juta debitur. Dari sisi tingkat wanprestasi di atas 90 hari sejak jatuh tempo (TWP 90) yaitu sebesar 3,77 persen,” jelas Imansyah.
Sampai dengan Maret 2024, total Single Investor Identification (SID) di Jabar mencapai 2,7 juta, atau tumbuh 15,6 persen dibanding periode tahun sebelumnya. Jawa Barat menjadi Provinsi dengan jumlah SID terbanyak atau mencapai 22,1 persen secara Nasional. Hal ini menunjukkan antusiasme warga untuk mengakses produk keuangan Pasar Modal. Selama dua bulan pertama tahun 2024, total transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp36,6 triliun, terbesar ketiga setelah DKI Jakarta & Jawa Timur.
Sementara jumlah investor pasar modal terkait kepemilikan Surat Berharga Negara di Jawa Barat mencapai 199.889 investor, terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Saat ini sudah ada 75 perusahaan dari Jawa Barat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dari sektor perbankan, telekomunikasi, properti dan industri makanan & minuman.
Dalam rangka peningkatan literasi keuangan di Jawa Barat, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat telah melakukan sebanyak 57 kegiatan edukasi pada bulan Januari s.d. Maret 2024 dengan total jumlah peserta edukasi sebanyak 12.106 orang dari berbagai segmen antara lain pelajar, pelaku UMKM sampai dengan masyarakat umum serta segmen khusus yaitu Penyandang Disabilitas.
Sedangkan dari fungsi pelindungan konsumen, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat telah menangani 1.060 pengaduan yang didominasi dari sektor Perbankan (34,06 persen), Fintech Lending (25,94 persen), Perusahaan Pembiayaan (16,04 persen) dan Asuransi (3,3 persen). Dari sisi pelayanan pemberian informasi debitur SLIK, Kantor OJK Jawa Barat telah memberikan pelayanan terhadap 9.918 permintaan SLIK.
Dalam rangka wujud inisiasi pemerataan kesejahteraan melalui inklusi keuangan di daerah, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan dan stakeholder lainnya telah membentuk TPAKD tingkat Provinsi Jawa Barat dan TPAKD tingkat Kabupaten/Kota di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Adapun program percepatan akses keuangan yang telah diimplementasikan sampai dengan Maret 2024 yaitu antara lain program Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian sebesar Rp537,2 miliar kepada 5.672 orang petani, program Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) berkolaborasi dengan Bank BJB sebesar Rp82 miliar kepada 17.771 UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp5,3 miliar kepada 98.836 debitur dan Kredit Jaringan Wirausaha Sejahtera (Jawara Bedas) berkolaborasi dengan BPR Kerta Raharja sebesar Rp56,5 miliar kepada 27.428 UMKM.
Selain itu, program percepatan akses keuangan yang diimplementasikan di wilayah Kantor OJK Cirebon antara lain program kredit dalam rangka pemberantasan rentenir yang disalurkan oleh BPR di wilayah Cirebon dan Kuningan sebesar Rp12 miliar kepada 1.789 Debitur dan di wilayah Kantor OJK Tasikmalaya yaitu program kredit dalam rangka pemberantasan rentenir yang disalurkan oleh BPR di wilayah Sumedang dan Ciamis sebesar Rp25,6 miliar kepada 1.562 Debitur. (Parno)
