KILASBANDUNGNEWS.COM – Provinsi Jawa Barat masih menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang sangat diminati oleh para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Jabar.
Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi di luar Jawa pada triwulan I tahun 2023 memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan Jawa, yaitu 52,6 persen dengan nilai sebesar Rp 172,9 triliun.
Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran (Unpad) Bayu Kharisma menuturkan, tingginya kontribusi luar Pulau Jawa terhadap total realisasi PMA dan PMDN pada triwulan I, menunjukkan bahwa pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia sentris.
“Secara total Jawa Barat memang juara, namun untuk investasi PMA justru Sulawesi Tengah itu tertinggi,” ucap Bayu, dalam diskusi ekonomi yang digelar Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) Volume 1 di Hotel Best Western, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu (2/8/2023).
Berdasarkan lokasi, lima provinsi dengan realisasi PMA terbesar pada triwulan I tahun 2023 adalah Sulawesi Tengah sebesar Rp 28,8 triliun.
“Jawa Barat menduduki posisi kedua dengan serapan investasi sebesar Rp 28,1 trilin, dan disusul DKI Jakarta, Banten, dan Riau,” kata Bayu.
Bayu juga memaparkan bahwa berdasarkan negara asal PMA, investasi Jawa Barat didominasi oleh investor asal Jepang dengan nilai investasi sebesar Rp 8,37 triliun untuk 1.757 proyek, diikuti oleh Tiongkok dengan nilai investasi sebesar Rp 3,96 triliun untuk 306 proyek.
“Jepang masih menjadi negara paling besar yang berinvestasi di Jabar, mencapai Rp.8,37 triliun,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Cucu Sutara mengungkapkan, tagline Jawa Barat juara investasi rupanya dirasakan para pengusaha belum menyentuh ke masyarakat.
“Hasil dari investasi yang digarap pemerintah, tak terasa atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Cucu. “Ini sinergi kolaborasi, makanya harus bareng-bareng,” imbuhnya.
Maka dari itu, Cucu meminta agar pihaknya bisa digandeng dalam pembentukan kebijakan investasi.
“Jumlah pengusaha masih di bawah 2 persen, ini belum mempengaruhi daya saing. Ayo bu, tinggal kebijakannya dan saya implementasikan,” jelasnya. (Parno)
