KILASBANDUNGNEWS.COM – Puluhan pedagang dari Aliansi Pedagang Bandung menggelar unjuk rasa di Pasar Baru, Bandung, pada Jumat (16/7) untuk mendesak pemerintah tak memperpanjang masa PPKM Darurat.
Koordinator aksi, Ari, mengatakan bahwa jika wacana ini direalisasikan, tentu membuat kondisi perekonomian pedagang pasar sangat tertekan dan terpukul.
“Pedagang di Bandung menolak perpanjangan PPKM darurat. Contohnya, seperti kios di Pasar Baru banyak yang tutup, dijual, dan dikontrak pun tidak laku,” kata Ari.
Ari menuturkan, pedagang di Pasar Baru yang bertahan hanya 40 persen setelah situasi pasca-Lebaran ditambah PPKM Darurat.
“Saat buka nanti, kita tidak tahu berapa yang bertahan. Ini tidak hanya di Pasar Baru, tetapi juga di Pasar Andir, Pasar Banceuy, Pasar ITC, dan lainnya,” ujarnya.
Ari menuturkan, PPKM Darurat ini sangat menyengsarakan para pedagang. Ia mafhum dengan kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona, tetapi seharusnya dibarengi dengan bantuan atau bentuk kompensasi lainnya.
“Walau kami mendengar isu bantuan, tapi sampai detik ini belum ada kepada para pedagang. PPKM ini berdampak kepada pedagang di Kota Bandung. Dampaknya berupa kemiskinan dan kelaparan yang bahkan lebih berbahaya,” ujarnya.
Ari berharap pemerintah membuka ruang diskusi bersama para pedagang untuk mencari jalan tengah. Mereka sengsara karena pengelola tempat niaga baik negeri atau swasta tetap menarik biaya beban dan listrik kepada para pedagang di dalamnya.
“Karena beban kami cukup berat. Harus tetap membayar service charge secara penuh, dan juga harus membayar listrik secara penuh. Selama tutup, kami harus memikirkan nasib karyawan dan anak istri,” tuturnya.
Salah satu perwakilan pedagang Pasar Baru, Hisar Sitompul, berharap Presiden Joko Widodo dan Menko Marves RI, Luhut Binsar Panjaitan, bisa memperhatikan nasib para pedagang.
“Tolong adil kepada masyarakat. Antara penanganan pandemi dan ekonomi harus berimbang agar masyarakat kita sejahtera. Bagi Pak Luhut, orangnya berani dan baik hati yang berani pasang badan terhadap semua partai politik yang mendesak lockdown,” katanya.
Hisar mengaku sebagai pedagang dirinya frustrasi dengan kondisi ini, sebab ia memiliki 20 karyawan yang harus diperhatikan hajat hidupnya.
“Sekarang beli susu saja sudah susah. Saya harus terpaksa online, padahal sebelumnya tidak pernah online. Mau tidak mau sekarang saya harus melayani online ini hanya bisa bantu paling tiga orang sehari untuk bekerja mereka digilir,” ujarnya.
Aksi demonstrasi ini digelar di hari yang sama ketika Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengabarkan bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli.
Menurut Muhadjir, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan perpanjangan PPKM Darurat itu dalam rapat kabinet terbatas.
Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta.
Dalam ratas itu,kata Muhadjir, Jokowi menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM darurat ini penuh konsekuensi.
Konsekuensi itu mulai dari upaya untuk terus menyeimbangkan disiplin warga akan protokol pencegahan penularan Covid-19, standar PPKM, serta pemenuhan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.
“Karena itu bantuan sosial tidak mungkin ditanggung negara sendiri, oleh pemerintah,” ujarnya. (Sumber: www.cnnindonesia.com)
