KILASBANDUNGNEWS.COM – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berinovasi dalam sektor keterbukaan informasi publik, dimana sejumlah program yang berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi digagas serta aplikasi yang mempermudahan pelayanan informasi kepada masyarakat pun turut dihadirkan, seperti Sapa Warga dan PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi fokus Pemda Provinsi Jawa Barat saat ini seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita memang sudah mencanangkan dan sudah masuk RPJMD mengenai Jabar Digital Province. Semua inovasi merupakan satu kesatuan dalam Jabar Digital Province,” kata Setiawan saat memaparkan secara daring soal Inovasi dan Kolaborasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Komisi Informasi Pusat di Gedung Sate, Selasa (6/10/2020).
Menurut Setiawan, poin-poin di dalam Jabar Digital Province sangat inklusif, inovation, colaboration dan juga Dynamic Government, dimana Jawa Barat ingin hadir sebagai pemerintahan yang dinamis.
“Program digitalisasi dan aplikasi yang diluncurkan selalu terkait satu sama lain seperti aplikasi PIKOBAR yang memiliki fitur aduan penerima bantuan sosial (bansos) provinsi bagi masyarakat terdampak Covid-19,” ucapnya.
Setiawan mengatakan, masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos dan layak mendapatkan bantuan dapat mengadu melalui aplikasi PIKOBAR dan data yang masuk melalui PIKOBAR diverifikasi kepada RW setempat via Sapa Warga.
“Bisa dibayangkan 3,5 juta warga yang daftar pada PIKOBAR ini sebagai penerima bantuan sosial, semua diverifikasi lewat aplikasi Sapa Warga. PIKOBAR pun menyajikan data-data penanganan Covid-19 di Jabar dengan komprehensif, mulai dari jumlah kasus sampai peta persebaran Covid-19 di setiap kabupaten/kota,” imbuhnya.
Setiawan menyatakan, aplikasi Jabar Digital Service, merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Jawa Barat dengan menggandeng sejumlah pihak mulai dari akademisi, praktisi dan rumah sakit, agar aplikasi ini benar-benar dibutuhkan di lapangan.
“Pemda Provinsi Jabar juga sudah meluncurkan program Desa Digital. Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi,” paparnya.
Setiawan berhatap, kedepan seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, command center dibangun dan masyarakat desa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya.
“Sejak diluncurkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada 10 Desember 2018, kita sudah memasang wifi di desa-desa blank spot atau desa tidak memiliki koneksi internet sama sekali,” ujarnya.
Setiawan mengatakan, pihaknya pun mengagas Sistem Informasi Voice Over Untuk Tunanetra (Si Votun) Jawa Barat, dengan harapan agar penyandang tunanetra memiliki akses informasi yang baik.
“Caranya bisa dengan menanyakan hal-hal yang mereka ingin tahu dan kami respons,” pungkasnya. (Parno)
