KILASBANDUNGNEWS.COM – Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak covid 19 di Kota Bandung, terus berjalan dan saat ini sudah masuk tahap kedua.
Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Evaluasi pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung Susatyo Triwilopo mengatakan, bantuan sosial top up telah mencapai 95 persen. Sementara untuk bantuan sosial tunai telah tersalurkan 80 persen.
“Uang sudah siap di bank sudah stand by, tapi masyarakat belum mengambil. Uangnya udah ada, kita sudah dorong. Bahkan kemarin bjb (Bank Jabar Banten) sempat memberikan apresiasi bagi yang berhasil lebih awal menyelesaikan. Seperti Kelurahan Cihapit dapat apresiasi sebuah motor,” ucap Susatyo pada acara Bandung Menjawab di Balai Benih Ikan Cibiru, Kota Bandung, Selasa (28/7/2020).
Meski begitu masih ada masyarakat yang belum mengambil bantuan berupa uang tunai Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Baik itu melalui bank atau pun Kantor Pos.
Padahal, sambung Susatyo, dana untuk JPS Pemkot Bandung berupa bantuan sosial tunai atau pun top up tersebut sudah tersedia dan telah tersimpan di bank. Hanya saja masih ada masyarakat yang tak kunjung datang mengambilnya, baik itu bantuan tahap kesatu, kedua maupun tahap ketiga.
“Kalau yang di Kota Bandung, kita sudah siapKan anggarannya. Tetapi ada yang belum mengambilnya. Padahal sudah disiapkan dengan 7 bank (bjb) dan Pos,” ujarnya.
Lebih lanjut Susatyo meminta dukungan kepada aparat kewilayahan beserta perangkat RT dan RW untuk mendorong masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan untuk segera mengambilnya.
“Kami mohon bantuan RT dan RW mendorong masyarakat untuk datang ke tempat pelayanan baik BJB terdekat atau pun BJB Tamansari. Kami sampai meminta ke Bank bjb Tamansari dan cabang-cabangnya ada 7 bank untuk buka di akhir pekan,” katanya.
Selain itu jika sebelumnya ada yang memiliki kesalahan pendataan, Susatyo mengimbau untuk secepatnya mendatangi petugas kewilayahan. Setelah tuntas, bisa kembali datang untuk membawa bantuan yang kini sudah tersalurkan hingga tahap ketiga.
Susatyo menuturkan, sebagian besar perbaikan data terjadi saat penyaluran tahap pertama. Selain kesalahan memasukan nama, kebanyakan data yang keliru juga dikarenakan salah Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Dengan menunjukan KTP dan KK sudah bisa mengambilnya. Kalau ada yang masalah data dan perlu perbaikan kami permudah bisa diselesaikan di masing masing kelurahan. Itu bisa secara online jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Dinsosnangkis,” ujarnya. (rls)
