Wakil Wali Kota Bandung melihat progres pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung di Pasar Kosambi, Selasa (10/3/2020). (Foto: Humas Pemkot Bandung)
KILASBANDUNGNEWS.COM – Pemerintah Kota Bandung segera menyelesaikan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam waktu terdekat, yaitu pasar Kosambi. Rencananya MPP di Pasar Kosambi mulai beroperasi pada Mei mendatang.
Mal pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait hal perizinan, serta sesuai prinsipnya seluruh instansi pusat dan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Oded M. Danial usai menandatangani Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2020 di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (10/3/2020).
“Mal pelayanan publik merupakan sebuah pembaharuan, sekaligus sebagai langkah tepat dalam perbaikan dan efisiensi pelayanan publik yang dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” ujar Oded M. Danial, di Aula Kementerian PAN-RB, Jakarta.
Oded mengatakan, dengan adanya komitmen penandatanganan tersebut, Pemkot Bandung segera menyelesaikan pembangunan MPP dalam waktu terdekat, yaitu pasar Kosambi. Rencananya mulai beroperasi pada Mei mendatang.
“Insyaallah, untuk persiapan, Pemkot Bandung bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) siap mendirikan 2 MPP yaitu di pasar Kosambi yang beroperasi setelah Idulfitri, dan di wilayah Bandung Timur yaitu Lahan Hak Guna Pakai di Sumarrecon Gedebage,” tuturnya.
Menurutnya, Pemkot Bandung akan terus berusaha dengan dinas terkait melakukan studi komparasi ke berbagai kota. Prinsipnya, kita harus memberikan pelayanan umum terpusat terbaik kepada warga Kota Bandung.
Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menegaskan, akan terus mendampingi dan mengawasi layanan MPP khususnya dalam bidang kelembagaan yang diikuti oleh pelayanan publik lainnya. Hal itu sesuai dengan aturan reformasi birokrasi untuk akuntabilitas pemerintahan.
“Saat ini masih belum banyak MPP di Indonesia, namun Progres PANRB dalam meningkatkan menjadi 514 kabupaten dan kota yang menerapkan Mal Pelayanan Publik, telah ditargetkan. Walaupun saat ini yang sudah diterapkan baru 24 kabupaten dan kota. Agar mendorong salah satu visi misi Presiden Joko Widodo dalam mensukseskan reformasi birokrasi, ” kayanya.
Selain Wali Kota Bandung ada 2 Gubernur dan 45 bupati/wali kota lain yang juga menandatangani komitmen serupa.
Tinjau MPP Kosambi
Untuk melihat progres pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung meninjau langsung Pasar Kosambi, Selasa (10/3/2020) petang.
“Kita tidak bikin kontruksi hanya interior. Contoh lantai sudah sepakati menggunakan granit 60 x 60 lebih cepat karena sizenya besar. Juga beberapa seperti plafon kita cat,” ujarnya usai meninjau.
Yana memastikan, saat ini sudah terdaftar 33 instansi, baik internal dan vertikal yang akan membuka counter di MPP Kota Bandung.
“Sementara yang sudah terdaftar sekitar 33 instansi, internal sama vertikal. Kita terus berproses, mudah-mudahan di tahun ini rampung, karena masih ada barang yang kita tunggu,” katanya.
Salah satu komponen yang ditunggu yaitu eskalator. Barang tersebut didatangkan dari Cina.
“Juga barang yang didatangkan dari Cina yaitu eskalator itu mungkin belum terprediksi. Terpenting biar saja proses ini berjalan,” katanya. (rls)
