Bandung – Dewan Pendidikan Kota Bandung mengapresiasi wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menerapkan kurikulum tanggap bencana di sekolah. Namun sebelum diterapkan, Pemprov Jabar diminta mempertimbangkan beberapa hal secara matang.
“Kami apresiasi, ini (kurikulum tanggap bencana-red) upaya yang baik tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah sebelum diterapkan,” kata Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung, Irianto seperti dilansir laman PRFM, Sabtu (24/11/2018).
Menurut Irianto, Pemprov Jabar harus melihat kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum tanggap bnecana. Jangan sampai seluruh sekolah di Jawa Barat dipaksa menerapkan kurikulum tersebut.
“Lihat dulu kesiapan sekolahnya seperti apa. Terlebih siswa-siswa kita itu sudah banyak mendapatkan kurikulum, jangan sampai nanti malah memberatkan para siswa,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, penerapan kurikulum tanggap becana harus dilakukan secara konsisten sebagai salah satu upaya mempersiapkan generasi yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menghadapi bencana. Khawatirnya, ketika masyarakat memiliki pemimpin baru maka kebijakan tersebut ikut terpengaruh.
“Jadikan kebijakan ini konsisten, jangan sampai pemimpinnya baru kebijakannya berubah lagi. Kasihan siswanya,” ujar Irianto.
Ia menambahkan, untuk mematangkan wacana tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebaiknya melakukan audiensi dengan para Kepala Dinas Pendidikan kota/kabupaten. Tujuannya agar kurikulum tanggap bencana ini tidak menjadi program yang eksis saat launching saja.
“Pikirkan juga pengawasannya agar kurikulum ini berjalan dengan baik dan konsisten,” tukasnya.***
