Bandung – Penjabat Sementara Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin meminta Aparat Sipil Negara (ASN) mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saling berkolaborasi.
“Perubahan sudah dilaksanakan dari Pemkot Bandung tetapi bersifat parsial. OPD mengerjakan kegiatannya sendiri-sendiri,” ujar Solihin dalam Rapat Evaluasi Implementasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi SAKIP 2017 di Hotel Grand Asrilia Kota Bandung Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (9/5/2018).
Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2017, nilai indeks reformasi birokrasi Pemkot Bandung adalah 69,81 dengan kategorinya B.
Menurut Solihin, Pemkot Bandung bisa memperoleh nilai yang lebih tinggi jika antar OPD saling bekerja sama. Oleh karenanya, tiap aparatur harus meningkatkan koordinasi dengan OPD lainnya. Termasuk fokus pada catatan evaluasi dan masukan dari Kemenpan-RB.
“Saya yakin bila OPD saling bekerja sama dan terintegrasi, Pemkot Bandung dapat menjadi lebih baik lagi,” tuturnya melalui rilis Pemerintah Kota Bandung yang diterima prssnibandung.
Pada acara tersebut Solihin juga menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Bandung.***
