Pemkot Bandung Bantu KPU Targetkan 77,5 Persen Partisipan Pilkada 2018

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan sambutan dalam sosialisasi Pilkada di lingkungan Pemerintah kota Bandung, Senin (9/4/2018).

Bandung – Untuk meningkatkan angka partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung terus menggelar sosialisasi.

Sosialisasi kali ini digelar di lingkungan Pemkot Bandung. Targetnya, partisipasi Pilkada serentak 2018 mencapai 77,5 persen atau sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan pada Rakornas Persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 di Indonesia oleh Kementrian Dalam Negeri.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, selain meningkatkan partisipasi, sosialiasi  ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan sebagai sarana komunikasi antar stakeholder.

“Sosialisasi ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan komunikasi antar stakeholder untuk bersama sama menyukseskan Pilkada serentak 26 Juni 2018 nanti,” kata Dadang usai acara, Senin (9/4/2018).

Selain itu Dadang berharap jelang pelaksanaan Pilkada, Kota Bandung tetap aman dan nyaman sehingga partisipasi Pilkada tahun ini bisa lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kita juga berharap Pilkada ini ini dapat meningkatkan partisipan dari 58 persen atau 959.647 suara dari total daftar pemilih tetap (DPT) 1.658.808 menjadi 78 persen,” jelasnya dalam rilis humas pemerintah kota Bandung yang diterima prssnibandung.com.

Di luar itu, Dadang kembali meningatkan Aparatur Sipil Negara Kota Bandung untuk netral dan professional pada Pilkada 2018.

“Saya tak bosan bosannya mengingatkan sesuai arahan pimpinan ASN Kota Bandung untuk tetap netral tidak memihak dan terlibat kegiatan politik praktis. Namun tetap mendukung penuh pelaksanaan Pilkada 2018,” tutur Dadang.

Dalam sosialiasi ini hadir Ketua KPU Kota Bandung, Rifki Ali Mubarok dan jajaran, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, serta sejumlah stakeholder di lingkungan Pemkot Bandung. ***