Masalah Kebencanaan Perlu Masuk Kurikulum Pendidikan

Bandung – Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana besar masih relatif rendah. Hal ini terbukti dari hasil polling bencana, ternyata 77 persen menyatakan belum siap, 14 persen menyatakan cukup siap dan 9 persen menyatakan siap.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan pengurangan risiko bencana masih perlu terus ditingkatkan. Untuk itu pengurangan risiko bencana harus dimaknai sebagai investasi pembangunan nasional.

“Sosialisasi dan pendidikan kebencanaan harus ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang belum paham ancaman bencana dan antisipasi yang dilakukan,” katanya.

Menurut Sutopo, pendidikan bencana perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak SD-SMA. Ini sesuai pendapat masyarakat dari polling bencana yang 97 persen menyatakan setuju pendidikan bencana wajib dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, sedangkan hanya 3 persen yang menyatakan tidak setuju.

“Untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi bencana, BNPB menerbitkan Buku Saku Menghadapi Bencana. Dalam buku ini disampakan hal-hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh masyarakat, baik ancaman bencana maupun tips-tips menghadapi bencana,” tuturnya.

Sutopo menjelaskan, bencana adalah keniscayaan dan pasti terjadi di Indonesia karena Indonesia rawan bencana, namun yang penting adalah apakah masyarakat sudah siap menghadapi bencana itu karenanya kesiapsiagaan dan mitigasi adalah hal yang penting.

“Tanpa itu maka dampak bencana akan selalu menimbulkan korban jiwa besar kerugian ekonomi yang besar. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, kenali bahayanya dan kurangi risikonya,” pungkasnya.***


Rep: Suparno Hadisaputro