Bandung – Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) berhasil mempertahankan predikat Nilai A Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia.
Atas raihan tersebut, Menpan RB, Syafruddin memberikan penghargaan kepada Pemkot Bandung yang diterima oleh Wali Kota Bandung, Oded M Danial. Penghargaan diberikan pada acara apresiasi dan penyerahan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 Pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah I di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).
Atas raihan tersebut, Oded mengaku bersyukur. Hal tersebut membuktikan Pemkot Bandung konsisten melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
“Dengan predikat ini, kita bisa pertahankan kinerja lebih baik. Dengan hasil ini pun tidak boleh puas, tetapi kita harus tingkatkan sampai ke predikat nilai AA,” tegasnya.
Menurut Oded, bukan hanya predikat yang telah tercapai, tetapi de facto (pembuktian) di lapangannya sistem kinerja juga harus tergarap. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan.
Mengenai masukan yang disampaikan oleh menteri, salah satunya terkait e-Budgeting, Oded optimis Pemkot Bandung dapat melaksanakannya.
“Kita ingin menghadirkan manajemen anggaran lebih efektif dan efisien dengan e-Budgeting. Tetapi juga mampu menghadirkan kualitas pembangunan yang baik ditandai dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Oded.
Sementara itu, Menpan RB, Syafruddin menyampaikan, penghargaan SAKIP merupakan reward & punishment kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Bagi daerah yang belum memperoleh nilai A, harus memperbaiki akuntabilitas kinerjanya. Sedangkan yang telah memperoleh predikat baik, berhak mendapatkan penghargaan.
“SAKIP ini kita berikan penghargaan sekaligus ada punishment. Daerah yang mendapatkan nilai BB dan A ke atas, mendapatkan reward yaitu dana insentif daerah,” katanya.
Syafruddin mengungkapkan, dalam penilaiannya terdapat beberapa indikator efisiensi dalam menjalankan pemerintahan.
“Seperti, e-budgeting dan e-personelnya, sehingga ujungnya efisiensi anggaran itu gunakan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat,” kata Syafruddin. “Indonesia ini seluruhnya sudah seharusnya mendapatkan nilai A semuanya. Betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.”
Dari evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran hingga triliunan rupiah. Di tahun 2017 berhasil menghemat Rp46 triliun. Sedangkan di tahun 2018 penghematan mencapai angka Rp64,8 triliun.***
